PERMASALAHAN PENDIDIKAN

BAB II                                                     

PEMBAHASAN

2.1 Permasalahan Pokok Pendidikan

1.      Masalah Pemerataan Pendidikan

Diharapkan (ideal): “pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan”.

            Kenyataan (realita): “masih banyak warga negara khususnya warga usia sekolah tidak tertampung di lembaga pendidikan (sekolah) yang ada.” (Sumber statistik pendidikan daerah atau nasional).

            Permasalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan di kelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara memperoleh pendidikan.

            Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar (wajar) tidak diikuti dengan sangsi bagi yang tidak mengikutinya, karena sistem pendidikan itu sendiri belum memungkinkan untuk itu.

2.      Masalah Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan umumnya dilihat dari hasil (output) pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan ini mulai dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil yaitu tujuan pembelajaran khusus (TPK) indikator pencapaian hasil belajar Kualitas ketercapaian TPK indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum (TPU) Kompetensi Dasar. Demikian secara hierarki, sehingga dapat diketahui pula tujuan-tujuan yang lebih jauh/tinggi yaitu tujuan nasional pendidikan. Tujuan-tujuan ini dibuat/diterapkan sebelum proses pendidikan dimulai.

            Kadar ketercapaian tujuan tersebut tergantung pada unit/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Unit terkecil yang akan menentukan tersebut ialah guru mata pelajaran (dosen mata kuliah) yang bersangkutan.

            Memang kadar ketercapaian tujuan tesebut sukar ditetapkan secara eksak (pasti), karena alat ukur keberhasilan seseorang anak di sekolah belum ada yang baku (standar). Adakalanya sistem penilaian ada yang menggunakan panduan acuan normal (PAN) dan acuan patokan (PAP). Rambu-rambu kadar keberhasilan (ketercapaian tujuan) secara umum dapat ditetapkan (ideal) seperti kadar pencapaian tujuan minimal 75% (menurut kurikulum sekolah), indek prestasi (IP) minimal 2,00 untuk program S1 di Perguruan Tinggi. Walaupun kadar minimal sudah ditetapkan, tetapi pada akhirnya yang memutuskan nilai/kadar tersebut adalah sipenilai (evalutor) sendiri.

            Keadaan seperti ini, menyebabkan kita mengalami kesukaran untuk menetapkan kadar mutu yang sesungguhnya (realita). Oleh sebab itu permasalahan mutu pendidikan sukar diketahui dalam arti yang sesungguhnya. Apalagi bila sipenentu (evaluator) dilakukan oleh orang yang berbeda dengan kriteria yang berbeda pula maka gambar permasalahan mutu ini sesuatu yang misteri. Nilai 8 (pencapaian 80%) pada suatu sekolah tidak akan sama kadarnya dengan nilai 8 pada sekolah lain. Akan sama halnya antara rayon pada EBTANDA/UADA atau EBTANAS/UAN. Dengan demikian bisa terjadi bahwa disuatu sekolah mutu pendidikan tidak dipandang sebagai masalah karena antara mutu yang real dengan yang ideal dapat diatur. Sementara secara nasional (menggunakan EBTANAS/UAN) ternyata bermasalah. Tetapi apakah EBTANAS sudah memberikan gambaran kualitas yang sesungguhnya?

            Walaupun demikian kompleksnya permasalahan ini, secara umum dapat kita katakan bahwa dilihat dari EBTANAS/UAN mutu pendidikan suatu daerah dapat dikatakan bermasalah, sememntara daerah lain tidak. Pencapaian yang sama dengan kadar perolehan yang minimal apalagi diatasnya (100%) maka mutu tidak masalah dan sebaliknya.

3.      Permasalahan Efisiensi Dan Efektifitas Pendidikan

a)      Efisiensi

Pendidikan dikatakan efisiensi (ideal) ialah bila penyelenggaraanpendidikan tersebut hemat waktu, tenaga dan biaya tetapi produktivitas (hasil) optimal. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber budayayang ada (waktu, tenaga, biaya) tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tentu tergantung pada pemberdayaan sumberdaya tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat (boros) waktu, biaya dan tenaga tidak berfungsi secara optimal maka kadar efisiensi rendah (tidak/kurang efisien).

Bagaimana kadar itu dilapangan (realita)? Hal ini ditentukan oleh keadaan pendayagunaan ketiga kriteria seperti disebutkan terdahulu. Bila penyelenggaraan pendidikan tidak/kurang memfungsikan teenaga yang ada, sementara waktu kurang dimanfaatkan sedemekian rupa sehingga banyak yang terbuang sia-sia, apalagi biaya yang dikeluarkan banyak maka kadar efisiensi rendah (kurang efisien).

Analisis seperti ini dapat diarahkan pad unsur-unsur terkecil dari ketiga kriteria tersebut. Misalnya apakah waktu digunakan sesuai jadwal/rencana, apakah guru mengajar atau dosen memberi kuliah minimal sama dengan jam wajib mengajar setara dengan pegawai negeri (37 jam/minggu). Demikian pula analisis dapat dilakukan dari unsur-unsur makro sehingga dapat diketahui efisiensi secara nasional.

b)      Efektivitas

Pendidikan diakatakan efektif (ideal) ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana/program yang dibuat sebelumnya (tepat guna). Bila rencana mengajar (persiapan mengajar) yang dibuat oleh guru atau silabus/SAP yang dibuat dosen sebelum mengajar/memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sempurna disini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan, materi/bahan, strategi, dan evaluasi.

Sebaliknya, dikatakan kurang efektif bils komponen-komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna, misalnya tujuan tidak tercapai semua, materi tidak tersajikan semua, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak  dilakukan sesuai rencana.

4.      Masalah Relevansi Pendidikan

Pendidikan dikatakan relevan (yang ideal) ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan outpu (keluaran) yang sesuai dengan kebutuhan penbangunan. Kesesusaian (relevansi) tersebut meliputi/mencakup kuantitas (jumlah) ataupun kualitas (mutu) output tersebut. Selanjutnya kesesuaian tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan (link) dan kesepadanan (match).

Pendidikan dikatakan tidak atau kurang relevan ialah bila tingkat kesesuaian tesebut tidak ada/kurang. Kadar permasalahan ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan tersebut. Bila tingkat kesesuaian tinggi maka pendidikan dikatakan relevan. Permasalahan akan semakin besar/rumit bila tingkat kesesuaian itu rendah.

2.2  Keterkaitan Antara Jenis Masalah Pendidikan Yang Satu Dengan Yang Lain

Permasalahan pokok seperti dipaparkan pada sebelumnya , sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dalam kenyataannya dilapangan masalah tersebut saling kait. Mungkin pada suatu situasi/kondisi muncul secara serempak meskipun dalam bobot yang berbeda. Pada kondisi tertentu misalnya kita (negara) ingin pendidikan itu merata, Tapi pada saat ini mutu terabaikan (bermasalah), Efisiensi akan bermasalah Demikian pula relevansi pendidikan akan mengalami penurunan (bermasalah).

Antara permasalahan pokok tersebut saling kait. Suatu permasalahan ditanggulangi akan menimbulkan pembesaran masalah pada aspek yang lain.  Kondisi negara akan menentukan besar-kecilnya permasalahan. Keadaan seperti ini, mengharuskan negara memusatkan perhatian pada program pendidikan tertentu. Misalnya pada periode tertentu, memusatkan perhatian pada pemerataan pendidikan, kemudian pada periode berikutnya pada meningkatan mutu. Bila negara sudah maju (developed bukan developing apalagi under developing country),  maka pada kondisi ini permasalahan pendidikan tidak akan ada lagi. Jika terdapat juga permasalahannya tidak akan berat/besar lagi.

2.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan

Permasalahan pokok yang telah dibicarakan pada bagian sebelumnya merupakan masalah yang terjadi dalam bidang pendidikan itu sendiri (masalah intern). Jika kita menganalisis lebih jauh, maka permasalahan tersebut sesungguhnya berkaitan langsung/tidak dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Perkembangan di luar (ekstern) tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan.

Faktor utama yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan diantaranya adalah:

1.      Pengaruh IPTEK dan Seni

a)      IP (Ilmu Pengetahuan)

Berkembangnya IP (Science), apakah di bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian dan sebagainya jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan misalnya sakja, materi/bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah/disesuaikan.

b)      TEK (Teknologi)

Perkembangan teknologi, misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru. Persyaratan kerja, kebutuhan tenaga kerja, sistem pelayanan dan lain-lain akan serba baru. Perkembangan seperti ini akan menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan. Sistem yang ada mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, oleh karenanya perlu ditanggulangi.

c)      S (Seni)

Aktivitas kesenian mempunyai andil  yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya (tujuan pendidikan). Secara khusus kesenian dapat mengembangkan domain/aspek afektif dari peserta didik. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini, sudah barang tentu akan menimbulkan maslah baru dalam bidang pendidikan. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan baru akan muncul antara lain ketersediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan (seperti sekolah).

2.      Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat, akan menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat maka jumlah anak usia sekolah akan semakin besar/banyak. Jika daya tampung (misalnya karena wajib belajar) maka ratio guru siswa akan semakin besar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah lain pula. Misalnya bagaimana merencanakan dan menyediakan sarana pendidikan yang dapat melayani daerah padat (kota) dan daerah terisolir yang anak usia sekolahnya tidak beberapa orang (jarang).

3.      Aspirasi Masyarakat

Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebihmenjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka.

Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak (juga remaja dan dewasa) akan menyerbu dan membanjiri sekolah (lembaga pendidikan). Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti sistem seleksi siswa/mahasiswa baru, ratio guru-siswa, waktu belajar, permasalahan akan terusberkembang karena saling kait seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

4.      Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan

Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah, dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini, sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Permasalahannya antara lain bagaimana menyadarkan mereka akan keterbelakangan/ketinggalannya bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dengan lebih baik, khususnya bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut.

2.4  Penanggulangan Permasalahan Pendidikan

Penanggulangan (pemecahan masalah) sebagai akibat prngaruh ke empat faktor yang telah dikemukakan sebelumnya secara umun adalah sebagai berikut:

1.      Pendidikan harus senantiasa diperbaharui (direnovasi) sesuai dengan perkembangan yang terjadi diluar bidang pendidikan itu sendiri. Misalnya kurikulum harus fleksibel, jika perlu diperbaharui. Kurikulum jangan mengakibatkan para pelakunya (siswa atau anak didik) selalu tertinggal dibanding dengan kemajuan IPTEK di luar dunia pendidikan tersebut.

2.      Pendidikan (bersama bidang terkait) berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk atau pendidikan harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan.

3.      Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. Sementara itu sistem pendidikan dibaharui/dikembangkan sehingga dapat memenuhi aspirasi tersebut.

4.      Sistem pendidikan meningkatkan peran/fungsinya sebagai pengembangan kebudayaan diseluruh pelosok tanah air. Sejalan dengan itu pihak lain yang terkait harus dapat membuka keterisolasian sebagian desa kita dan/atau membuka sarana kehidupan yang lebih baik.

SUMBER

Tim Dosen FIP UNP. 2008. Pengantar Pendidikan. Padang: FIP UNP