Permasalahan Mutu Pendidikan di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1         Masalah Mutu Pendidikan

Mutu adalah ukuran baik buruk suatu hal (kadar, taraf atau derajat kualitas). Mutu pendidikan umumnya dilihat dari hasil (output) pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan ini mulai dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil yaitu tujuan pembelajaran khusus (TPK) indikator pencapaian hasil belajar Kualitas ketercapaian TPK indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum (TPU) Kompetensi Dasar. Demikian secara hierarki, sehingga dapat diketahui pula tujuan-tujuan yang lebih jauh/tinggi yaitu tujuan nasional pendidikan. Tujuan-tujuan ini dibuat/diterapkan sebelum proses pendidikan dimulai. Kadar ketercapaian tujuan tersebut tergantung pada unit/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Unit terkecil yang akan menentukan tersebut ialah guru mata pelajaran (dosen mata kuliah) yang bersangkutan.

Memang kadar ketercapaian tujuan tesebut sukar ditetapkan secara eksak (pasti), karena alat ukur keberhasilan seseorang anak di sekolah belum ada yang baku (standar). Adakalanya sistem penilaian ada yang menggunakan panduan acuan normal (PAN) dan acuan patokan (PAP). Rambu-rambu kadar keberhasilan (ketercapaian tujuan) secara umum dapat ditetapkan (ideal) seperti kadar pencapaian tujuan minimal 75% (menurut kurikulum sekolah), indek prestasi (IP) minimal 2,00 untuk program S1 di Perguruan Tinggi. Walaupun kadar minimal sudah ditetapkan, tetapi pada akhirnya yang memutuskan nilai/kadar tersebut adalah sipenilai (evaluator) sendiri.

Keadaan seperti ini, menyebabkan kita mengalami kesukaran untuk menetapkan kadar mutu yang sesungguhnya (realita). Oleh sebab itu permasalahan mutu pendidikan sukar diketahui dalam arti yang sesungguhnya. Apalagi bila sipenentu (evaluator) dilakukan oleh orang yang berbeda dengan kriteria yang berbeda pula maka gambar permasalahan mutu ini sesuatu yang misteri. Nilai 8 (pencapaian 80%) pada suatu sekolah tidak akan sama kadarnya dengan nilai 8 pada sekolah lain. Akan sama halnya antara rayon pada EBTANDA/UADA atau EBTANAS/UAN. Dengan demikian bisa terjadi bahwa disuatu sekolah mutu pendidikan tidak dipandang sebagai masalah karena antara mutu yang real dengan yang ideal dapat diatur. Sementara secara nasional (menggunakan EBTANAS/UAN) ternyata bermasalah. Tetapi apakah EBTANAS sudah memberikan gambaran kualitas yang sesungguhnya?

Walaupun demikian kompleksnya permasalahan ini, secara umum dapat kita katakan bahwa dilihat dari EBTANAS/UAN mutu pendidikan suatu daerah dapat dikatakan bermasalah, sementara daerah lain tidak. Pencapaian yang sama dengan kadar perolehan yang minimal apalagi diatasnya (100%) maka mutu tidak masalah dan sebaliknya.

Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran, dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja (performance test). Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan/pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntunan persyaratan kerja di lapangan.

Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pertanyaannya adalah: Apakah keluaran pendidikan menjadikan pribadi yang bertakwa, mandiri dan berkarya, anggota masyarakat yang sosial dan bertanggung jawab, warga negara yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Dengan kata lainapakah keluaran itu mewujudkan diri sebagai manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan membangun lingkungannya. Kualitas luaran seperti itu disebut nurturant effect. Meskipun disadari bahwa pada hakikatnya produk dengan ciri-ciri seperti itu tidak semata-mata hasil dari sistem pendidikan sendiri. Tetapi jika tehadap produk seperti itu sistem pendidikan dianggap mempunyai andil yang cukup, yang tetap menjadi persoalan ialah bahwa cara pengukuran mutu produk tersebut tidak mudah. Berhubung dengan sulitnya pengukuran terhadap produk tersebut maka jika orang berbicara tentang mutu pendidikan, umumnya hanya mengasosiasikan dengan hasil belajar yang dikenal sebagai hasil UN, UAN, EBTA, Ebtanas, atau hasil Sipenmaru, UMPTN (yang biasa disebut instructional effect), karena ini yang mudah diukur. Hasil EBTA dan lain-lain tersebut itu dipandang sebagai gambaran tentang hasil pendidikan.

Padahal hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika proses belajar tidak optimal sangat sulit diharapkan terjadinya hasil belajar yang bermutu. Jika terjadi hasil belajar yang tidak optimal menghasilkan skor hasil ujian yang baik maka hampir dapat dipastiakn bahwa hasil belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana pembelajaran, bahkan juga masyarakat sekitar. Seberapa besar dukungan tersebut diberikan oleh komponen pendidikan, sangat tergantung kepada kualitas komponen dan kerja samanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Sebagai contoh, misalnya komponen sarana pembelajaran yang lengkap tetapi tidak didukung oleh guru-guru yang terampil maka sumbangan sarana tersebut pada pencapaian tujuan tidak akan optimal. Tentang hal ini sudah dipaparkan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan.

Masalah mutu pendidikan juga menyangkut masalah pemerataan mutu. Di dalam Tap MPR RI 1988 tentang GBHN dinyatakan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan, dan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan khususnya untuk memacu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan pengajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika (BP-7 Pusat. 1968: 68). Umumnya kondisi mutu pendidikan diseluruh tanah air menunjukkan bahwa di daerah terpencil lebih rendah daripada di daerah perkotaan. Acuan usaha pemerataan mutu pendidikan bermaksud agar sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan dengan segala jenis dan jenjangnya di seluruh pelosok tanah air (kota dan desa) mengalami peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.

2.2         Masalah Kualitatif

Kualitatif yaitu berdasarkan mutu. Masalah kualitatif sama dengan masalah mutu dalam pendidikan. Pembangunan pendidikan harus memperhatikan baik segi kualitatif maupun segi kuantitatifnya. Masalah kualitatif adalah masalah yang menyangkut sumberdaya manusia, agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan keberadaannya.  Masalah ini termasuk pula masalah ketinggalan bangsa Indonesia dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ditinjau dari segi sistem pendidikan, masalah ini meliputi kualitas calon peserta didik, gurudan tenaga kependidikan lainnya, prasarana dan sarana pendidikan.

Dalam proses pengembangan pendidikan nasional penanganan aspek kualitatif harus mencakup aspek kuantitatif yang seimbang dan dinamis, sehingga dihasilkan lulusan dalam jumlah yang besar dan berkualitas tinggi.

Pendidikan di Indonesia sekarang, juga masih di hadapkan pada berbagai kendala, khususnya kendala yang berkaitan dengan sarana/prasarana, sumber dana dan sumber daya, di samping kendala administrasi dan pengelolaan. Administrasi serta sistem pengelolaan pendidikan kita pada hakikatnya masih bersifat sentralisasi yang sarat dengan beban birokrasi. Oleh karena itu, persoalan pendidikan masih sulit untuk ditangani secara cepat, efektif, dan efisien. Pada tingkat sekolah dasar masih ditemukan adanya dualisme dalam pengelolaan yang dapat menimbulkan dampak kurang menguntungkan bagi usaha peningkatan mutu.

2.3         Keterkaitan antara Masalah Mutu Pendidikan dengan Masalah Kualitatif

Sebagaimana yang kita ketahui kualitatif yaitu berdasarkan mutu. Pembangunan pendidikan harus memperhatikan baik segi kualitatif maupun segi kuantitatifnya. Hasil pendidikan tidak memenuhi kebutuhan individu yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu, hasil pendidikan tidak sesuai dengan sikap, minat terhadap pekerjaan dan bayangan tentang kedudukan yang diinginkan oleh individual. Masalah-masalah ini terutama dialami negara-negara berkembang seperti di Indonesia.

Kualitas proses dan hasil pendidikan belum merata di seluruh Tanah Air. Masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam proses dan hasil pendidikan di kota dan di luar kota, di Jawa dan di luar Jawa. Pendidikan di Indonesia sekarang ini masih belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang pada umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Pendidikan mungkin baru berhasil meningkatkan kemampuan peserta didik yang merupakan bibit unggul.

Secara umum pendidikan di Indonesia sekarang ini tampaknya lebih menekankan pada akumulasi pengetahuan yang bersifat keterampilan, internalisasi nilai-nilai dan sikap, serta pembentukan kepribadian. Di samping itu, kuantitas tampaknya lebih diutamakan daripada kualitas. Persentase atau banyaknya lulusan lebih diutamakan daripada apa yang dikuasai atau bisa dilakukan oleh lulusan tersebut.

2.4         Pemecahan Masalah Mutu Pendidikan

Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang pendidikan masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan (utamanya komponen masukan mentah untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, dan komponen masukan instrumental) serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik, yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan.

Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut:

a.         Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT.

b.        Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain.

c.         Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan mengarahkan belajar, dan melaksanakan evalusai yang beracuan PAP (Panduan Acuan Patokan).

d.        Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tenteram untuk belajar.

e.         Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran dan peralatan laboratorium.

f.         Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran.

g.        Kegitan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan:

1)        Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan.

2)        Supervisi dan monitoring pendidikan oleh penilik dan pengawas.

3)        Sistem ujian nasional/negara seperti UN/UAN/Ebtanas, Sipenmaru/UMPTN.

4)        Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga.

SUMBER

Idris, Zahara dan Lisma Jamal. 1992. Pengantar Pendidikan Jilid 2. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tim Dosen FIP UNP. 2008. Pengantar Pendidikan. Padang: FIP UNP.

Tirtarahardja, Umar dan La Sulo. 2000. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.

 

PERMASALAHAN PENDIDIKAN

BAB II                                                     

PEMBAHASAN

2.1 Permasalahan Pokok Pendidikan

1.      Masalah Pemerataan Pendidikan

Diharapkan (ideal): “pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan”.

            Kenyataan (realita): “masih banyak warga negara khususnya warga usia sekolah tidak tertampung di lembaga pendidikan (sekolah) yang ada.” (Sumber statistik pendidikan daerah atau nasional).

            Permasalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan di kelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara memperoleh pendidikan.

            Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar (wajar) tidak diikuti dengan sangsi bagi yang tidak mengikutinya, karena sistem pendidikan itu sendiri belum memungkinkan untuk itu.

2.      Masalah Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan umumnya dilihat dari hasil (output) pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan ini mulai dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil yaitu tujuan pembelajaran khusus (TPK) indikator pencapaian hasil belajar Kualitas ketercapaian TPK indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum (TPU) Kompetensi Dasar. Demikian secara hierarki, sehingga dapat diketahui pula tujuan-tujuan yang lebih jauh/tinggi yaitu tujuan nasional pendidikan. Tujuan-tujuan ini dibuat/diterapkan sebelum proses pendidikan dimulai.

            Kadar ketercapaian tujuan tersebut tergantung pada unit/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Unit terkecil yang akan menentukan tersebut ialah guru mata pelajaran (dosen mata kuliah) yang bersangkutan.

            Memang kadar ketercapaian tujuan tesebut sukar ditetapkan secara eksak (pasti), karena alat ukur keberhasilan seseorang anak di sekolah belum ada yang baku (standar). Adakalanya sistem penilaian ada yang menggunakan panduan acuan normal (PAN) dan acuan patokan (PAP). Rambu-rambu kadar keberhasilan (ketercapaian tujuan) secara umum dapat ditetapkan (ideal) seperti kadar pencapaian tujuan minimal 75% (menurut kurikulum sekolah), indek prestasi (IP) minimal 2,00 untuk program S1 di Perguruan Tinggi. Walaupun kadar minimal sudah ditetapkan, tetapi pada akhirnya yang memutuskan nilai/kadar tersebut adalah sipenilai (evalutor) sendiri.

            Keadaan seperti ini, menyebabkan kita mengalami kesukaran untuk menetapkan kadar mutu yang sesungguhnya (realita). Oleh sebab itu permasalahan mutu pendidikan sukar diketahui dalam arti yang sesungguhnya. Apalagi bila sipenentu (evaluator) dilakukan oleh orang yang berbeda dengan kriteria yang berbeda pula maka gambar permasalahan mutu ini sesuatu yang misteri. Nilai 8 (pencapaian 80%) pada suatu sekolah tidak akan sama kadarnya dengan nilai 8 pada sekolah lain. Akan sama halnya antara rayon pada EBTANDA/UADA atau EBTANAS/UAN. Dengan demikian bisa terjadi bahwa disuatu sekolah mutu pendidikan tidak dipandang sebagai masalah karena antara mutu yang real dengan yang ideal dapat diatur. Sementara secara nasional (menggunakan EBTANAS/UAN) ternyata bermasalah. Tetapi apakah EBTANAS sudah memberikan gambaran kualitas yang sesungguhnya?

            Walaupun demikian kompleksnya permasalahan ini, secara umum dapat kita katakan bahwa dilihat dari EBTANAS/UAN mutu pendidikan suatu daerah dapat dikatakan bermasalah, sememntara daerah lain tidak. Pencapaian yang sama dengan kadar perolehan yang minimal apalagi diatasnya (100%) maka mutu tidak masalah dan sebaliknya.

3.      Permasalahan Efisiensi Dan Efektifitas Pendidikan

a)      Efisiensi

Pendidikan dikatakan efisiensi (ideal) ialah bila penyelenggaraanpendidikan tersebut hemat waktu, tenaga dan biaya tetapi produktivitas (hasil) optimal. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber budayayang ada (waktu, tenaga, biaya) tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tentu tergantung pada pemberdayaan sumberdaya tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat (boros) waktu, biaya dan tenaga tidak berfungsi secara optimal maka kadar efisiensi rendah (tidak/kurang efisien).

Bagaimana kadar itu dilapangan (realita)? Hal ini ditentukan oleh keadaan pendayagunaan ketiga kriteria seperti disebutkan terdahulu. Bila penyelenggaraan pendidikan tidak/kurang memfungsikan teenaga yang ada, sementara waktu kurang dimanfaatkan sedemekian rupa sehingga banyak yang terbuang sia-sia, apalagi biaya yang dikeluarkan banyak maka kadar efisiensi rendah (kurang efisien).

Analisis seperti ini dapat diarahkan pad unsur-unsur terkecil dari ketiga kriteria tersebut. Misalnya apakah waktu digunakan sesuai jadwal/rencana, apakah guru mengajar atau dosen memberi kuliah minimal sama dengan jam wajib mengajar setara dengan pegawai negeri (37 jam/minggu). Demikian pula analisis dapat dilakukan dari unsur-unsur makro sehingga dapat diketahui efisiensi secara nasional.

b)      Efektivitas

Pendidikan diakatakan efektif (ideal) ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana/program yang dibuat sebelumnya (tepat guna). Bila rencana mengajar (persiapan mengajar) yang dibuat oleh guru atau silabus/SAP yang dibuat dosen sebelum mengajar/memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Sempurna disini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan, materi/bahan, strategi, dan evaluasi.

Sebaliknya, dikatakan kurang efektif bils komponen-komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna, misalnya tujuan tidak tercapai semua, materi tidak tersajikan semua, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak  dilakukan sesuai rencana.

4.      Masalah Relevansi Pendidikan

Pendidikan dikatakan relevan (yang ideal) ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan outpu (keluaran) yang sesuai dengan kebutuhan penbangunan. Kesesusaian (relevansi) tersebut meliputi/mencakup kuantitas (jumlah) ataupun kualitas (mutu) output tersebut. Selanjutnya kesesuaian tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan (link) dan kesepadanan (match).

Pendidikan dikatakan tidak atau kurang relevan ialah bila tingkat kesesuaian tesebut tidak ada/kurang. Kadar permasalahan ditentukan oleh tingkat kesesuaian antara sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat pembangunan tersebut. Bila tingkat kesesuaian tinggi maka pendidikan dikatakan relevan. Permasalahan akan semakin besar/rumit bila tingkat kesesuaian itu rendah.

2.2  Keterkaitan Antara Jenis Masalah Pendidikan Yang Satu Dengan Yang Lain

Permasalahan pokok seperti dipaparkan pada sebelumnya , sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Dalam kenyataannya dilapangan masalah tersebut saling kait. Mungkin pada suatu situasi/kondisi muncul secara serempak meskipun dalam bobot yang berbeda. Pada kondisi tertentu misalnya kita (negara) ingin pendidikan itu merata, Tapi pada saat ini mutu terabaikan (bermasalah), Efisiensi akan bermasalah Demikian pula relevansi pendidikan akan mengalami penurunan (bermasalah).

Antara permasalahan pokok tersebut saling kait. Suatu permasalahan ditanggulangi akan menimbulkan pembesaran masalah pada aspek yang lain.  Kondisi negara akan menentukan besar-kecilnya permasalahan. Keadaan seperti ini, mengharuskan negara memusatkan perhatian pada program pendidikan tertentu. Misalnya pada periode tertentu, memusatkan perhatian pada pemerataan pendidikan, kemudian pada periode berikutnya pada meningkatan mutu. Bila negara sudah maju (developed bukan developing apalagi under developing country),  maka pada kondisi ini permasalahan pendidikan tidak akan ada lagi. Jika terdapat juga permasalahannya tidak akan berat/besar lagi.

2.3  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berkembangnya Masalah Pendidikan

Permasalahan pokok yang telah dibicarakan pada bagian sebelumnya merupakan masalah yang terjadi dalam bidang pendidikan itu sendiri (masalah intern). Jika kita menganalisis lebih jauh, maka permasalahan tersebut sesungguhnya berkaitan langsung/tidak dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Perkembangan di luar (ekstern) tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan.

Faktor utama yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan diantaranya adalah:

1.      Pengaruh IPTEK dan Seni

a)      IP (Ilmu Pengetahuan)

Berkembangnya IP (Science), apakah di bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian dan sebagainya jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan misalnya sakja, materi/bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah/disesuaikan.

b)      TEK (Teknologi)

Perkembangan teknologi, misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru. Persyaratan kerja, kebutuhan tenaga kerja, sistem pelayanan dan lain-lain akan serba baru. Perkembangan seperti ini akan menimbulkan masalah dalam sistem pendidikan. Sistem yang ada mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, oleh karenanya perlu ditanggulangi.

c)      S (Seni)

Aktivitas kesenian mempunyai andil  yang cukup besar dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya (tujuan pendidikan). Secara khusus kesenian dapat mengembangkan domain/aspek afektif dari peserta didik. Dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini, sudah barang tentu akan menimbulkan maslah baru dalam bidang pendidikan. Jika seni dikembangkan melalui sistem pendidikan, maka permasalahan baru akan muncul antara lain ketersediaan sarana dan prasarana serta ketenagaan kesenian di lembaga pendidikan (seperti sekolah).

2.      Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat, akan menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Dengan pertumbuhan penduduk yang pesat maka jumlah anak usia sekolah akan semakin besar/banyak. Jika daya tampung (misalnya karena wajib belajar) maka ratio guru siswa akan semakin besar. Hal ini menyebabkan munculnya masalah lain pula. Misalnya bagaimana merencanakan dan menyediakan sarana pendidikan yang dapat melayani daerah padat (kota) dan daerah terisolir yang anak usia sekolahnya tidak beberapa orang (jarang).

3.      Aspirasi Masyarakat

Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun sudah terlihat. Masyarakat sudah melihat bahwa pendidikan akan lebihmenjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka.

Peningkatan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan ini akan mengakibatkan anak-anak (juga remaja dan dewasa) akan menyerbu dan membanjiri sekolah (lembaga pendidikan). Kondisi seperti ini akan menimbulkan berbagai masalah seperti sistem seleksi siswa/mahasiswa baru, ratio guru-siswa, waktu belajar, permasalahan akan terusberkembang karena saling kait seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

4.      Keterbelakangan Budaya dan Sarana Kehidupan

Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah, dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keadaan seperti ini, sudah jelas akan menimbulkan masalah bagi pendidikan. Permasalahannya antara lain bagaimana menyadarkan mereka akan keterbelakangan/ketinggalannya bagaimana cara menyediakan sarana kehidupan dengan lebih baik, khususnya bagaimana sistem pendidikan dapat menjangkau dan melibatkan mereka sehingga mereka keluar dari keterbelakangan tersebut.

2.4  Penanggulangan Permasalahan Pendidikan

Penanggulangan (pemecahan masalah) sebagai akibat prngaruh ke empat faktor yang telah dikemukakan sebelumnya secara umun adalah sebagai berikut:

1.      Pendidikan harus senantiasa diperbaharui (direnovasi) sesuai dengan perkembangan yang terjadi diluar bidang pendidikan itu sendiri. Misalnya kurikulum harus fleksibel, jika perlu diperbaharui. Kurikulum jangan mengakibatkan para pelakunya (siswa atau anak didik) selalu tertinggal dibanding dengan kemajuan IPTEK di luar dunia pendidikan tersebut.

2.      Pendidikan (bersama bidang terkait) berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk atau pendidikan harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan.

3.      Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. Sementara itu sistem pendidikan dibaharui/dikembangkan sehingga dapat memenuhi aspirasi tersebut.

4.      Sistem pendidikan meningkatkan peran/fungsinya sebagai pengembangan kebudayaan diseluruh pelosok tanah air. Sejalan dengan itu pihak lain yang terkait harus dapat membuka keterisolasian sebagian desa kita dan/atau membuka sarana kehidupan yang lebih baik.

SUMBER

Tim Dosen FIP UNP. 2008. Pengantar Pendidikan. Padang: FIP UNP